IAI KH.Sufyan Tsaur Majenang Lolos Administrasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V

Jakarta- Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-V Tahun 2025 telah ditutup dengan jumlah pendaftar sebanyak 311 regu dari ratusan kampus. Dari seluruh pendaftar, tercatat 287 regu dari 242 kampus dinyatakan memenuhi syarat untuk lanjut ke babak berikutnya, salah satu kampus yang lolos dari Cilacap yakni Institut Agama Islam (IAI) KH.Tsufyan Tsaur Majenang. 

Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Yusti Erlina, mengungkapkan pendaftar kompetisi debat yang digelar Bawaslu tahun ini mencapai rekor paling banyak dibandingankan dengan pendaftar pada tahun-tahun sebelumnya. Pendaftaran kompetisi debat yang kelima ini dibuka selama 13 hari yakni 29 September hingga 11 Oktober 2025. "Dari seluruh regu perguruan tinggi ang mendaftar dilakukan verifikasi administratif oleh panitia kompetisi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 287 regu yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 24 regu yang tidak memenuhi syarat (TMS)," papar Yusti, Senin (13/10/2025) 

Dia menjelaskan jumlah regu ini tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah perguruan tinggi, karena terdapat beberapa kampus yang mengajukan lebih dari satu regu debat. Regu yang dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan mengikuti tahapan eliminasi pada 16–19 Oktober 2025. Pada tahap ini, peserta wajib menyerahkan artikel ilmiah dan video debat yang akan dinilai oleh dewan juri. 

Yusti menilai tingginya minat pendaftar ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan publikasi program yang telah berlangsung sejak 1 September hingga 5 Oktober 2025. Menurutnya, struktur kelembagaan Bawaslu yang menjangkau hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota turut berperan penting dalam mendukung publikasi kompetisi debat secara masif di seluruh wilayah Indonesia. 

Dia berarap kegiatan Kompetisi Debat PHP V dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum pemilu dan melahirkan gagasan hukum baru. "Hal ini menjadi relevan seiring dengan upaya Pemerintah dan DPR yang tengah melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu," pungkas Yusti.