Tingkatkan Kualitas Demokrasi, Kultur Politik Masyarakat Harus Berubah

Cilacap- Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghazali (UNUGA) Cilacap Musa Ahmad menilai semua pihak baik pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat harus secara sadar dan bertanggungjawab untuk mengubah kultur politik masyarakat. Ini penting dilakukan bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu.  

"Tanpa perubahan kultur masyarakat menuju politik yang rasional dan sehat, kualitas pemilu akan semakin menurun meskipun regulasi dan penyelenggara sudah diperbaiki," cetus Musa dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Mitra di Cilacap, Minggu (14/09/2025).

Dia memandang pemilih belum sepenuhnya rasional, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pemilih yang dipengaruhi uang dan identitas primordial. Masyarakat Indonesia masih bersifat "paguyuban" atau komunal dibandingkan rasional-individual seperti masyarakat Barat. 

"Kultur politik juga belum rasional, berbeda dengan pengalaman di negara maju seperti Amerika atau Finlandia," ungkapnya. 

Musa mengungkapkan salah satu tantangan serius pemilu yakni terkait mahalnya biaya politik dalam kontestasi demokrasi. Bahkan untuk tingkat desa saja harus menyiapkan biaya ratusan juta.  

Dalam dunia digital, dia menilai media sosial menjadi saluran utama provokasi massa dan penyebaran hoaks, mulai dari isu politik, tokoh nasional, hingga kabar kematian artis. Tanpa perubahan kultur masyarakat menuju politik yang rasional dan sehat, kualitas pemilu akan semakin menurun meskipun regulasi dan penyelenggara sudah diperbaiki.

"Pendidikan politik dianggap jalan utama untuk membangun rasionalisasi masyarakat. Namun tingkat pendidikan tinggi masih rendah, khususnya di Jawa yang populasinya besar," kata Musa.

Selain itu, penyelesaian masalah tantangan demokrasi ini tidak bisa hanya dibebankan pada Bawaslu dan KPU. Musa menilai pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat terkait biaya politik, penyalahgunaan media sosial, serta literasi digital.

"Masyarakat juga harus aktif meningkatkan kecerdasan politik melalui pendidikan dan diskusi publik," paparnya.