Bawaslu Cilacap Perkuat Ekosistem Pengawasan Partisipatif Bersama Perisai Demokrasi Bangsa
|
Cilacap- Bawaslu Kabupaten Cilacap menyambut terbentuknya Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kabupaten Cilacap sebagai mitra baru dalam penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Melalui sinergi yang mulai dibangun sejak masa non-tahapan, kedua pihak diharapkan dapat berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Soim Ginanjar, berkomitmen terbuka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman demi penguatan demokrasi. Meski demikian, dia menekankan pentingnya peran strategis Perisai Demokrasi Bangsa dalam dunia demokrasi agar kolaborasi yang terjalin dapat berjalan secara efektif dan terarah.
"Oleh karena itu, kehadiran PDB diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan kesadaran masyarakat," cetus dia ketika menerima Audiensi dan Silaturahmi PDB di Kantor Bawaslu Cilacap, Rabu (24/06/2026).
Ketua PDB Kabupaten Cilacap Alwi Hakim, menyampaikan Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Cilacap telah ditetapkan secara definitif pada tanggal 18 Juni 2026. Pembentukan organisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap.
"PDB diharapkan menjadi wadah bagi para alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pelopor Pengawas Partisipatif (P2P) agar dapat menyalurkan gagasan, semangat, dan kontribusinya dalam pembangunan demokrasi," ungkap Alwi bersama dua rekannya Supi dan Iqbal.
Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Ujang Taufik meyakini PDB memiliki visi yang sejalan dengan Bawaslu dalam meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat." Jadi kolaborasi menjadi penting sehingga seluruh elemen masyarakat tetap dapat berkontribusi menjaga kualitas demokrasi," kata dia
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Any Sulistyowati, mengatakan PDB merupakan wadah bagi alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pengawas Partisipatif Pemilu (P2P) di Kabupaten Cilacap. Kehadiran organisasi ini diharapkan mampu mendorong anggotanya berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan pengawasan pemilu.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Suyatno, menyampaikan bahwa PDB memiliki latar belakang yang kuat dalam pengembangan pengawasan partisipatif. Dia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis Bawaslu saat tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung. Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap, Nuryanti, menegaskan komitmen Bawaslu untuk membuka ruang koordinasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan PDB.
Humas Bawaslu Cilacap